Wajib Tahu! Inilah Daftar Biaya Dan Pajak Yang Timbul Saat Proses Jual Beli Rumah

DekorInspira.com – Wajib Tahu! Inilah Daftar Biaya Dan Pajak Yang Timbul Saat Proses Jual Beli Rumah



Dalam melakukan proses jual-beli rumah, tentu ada biaya-biaya dan juga pajak yang harus dikeluarkan sebelum transaksi dalam proses jual beli rumah tersebut dinyatakan sah. Berikut DekorInspira.com membagikan informasi mengenai biaya dan pajak yang akan dibebankan baik kepada penjual maupun pembeli dalam proses jual beli rumah tersebut. Check this out!

1. Biaya Pengecekan Sertifikat

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum proses jual beli rumah berlangsung adalah memastikan bahwa sertifikat rumah tersebut sah dan tidak dalam sengketa. Maka dari itu, diperlukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biaya pengajuan sertifikat ini tergantung kebijakan dari Badan Pertanahan wilayah setempat, namun biasanya berkisar 50.000 sampai 300.000 rupiah. Biaya ini juga biasanya dibebankan kepada pembeli, namun bisa juga tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual rumah tersebut.

2. Biaya PPh (Pajak Penghasilan)

Salah satu biaya pajak yang harus dilunasi sebelum pembuatan akta jual beli adalah biaya PPh. Besarnya biaya PPh adalah sebesar 5% dari nilai transaksi. PPh ini diatur melalui PP No 48 tahun 1994. Biaya PPh ini biasanya dibebankan kepada penjual rumah. Biaya PPh ini dikenakan jika pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut nilainya diatas 60 juta rupiah, Jika dibawah itu, maka tidak dikenakan PPh. Dan apabila penjualan dilakukan oleh pihak developer, maka PPh ini akan dibayarkan melalui PPh tahunan.

3. Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)

BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar oleh pembeli ketika terjadi proses jual beli tanah dan bangunan. Besaran BPHTB yang harus dibayar adalah 5% dari harga beli dikurangi dengan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Jenis pajak ini diatur dalam Undang Undang no 21 tahun 1997. Ketahuilah juga bahwa selain Jual Beli, objek pajak lainnya yang dikenakan BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan lainnya melalui kegiatan Tukar Menukar, Hibah, Hadiah, Waris, Wakaf, dan Pemasukan Dalam Perseroan.

4. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak ini dibebankan kepada pembeli properti jika properti yang dibeli tersebut adalah properti dalam kategori primary atau rumah baru. Besarannya adalah 10 % dari nilai beli dimana nilai beli rumah yang dikenakan PPN adalah diatas 36 juta rupiah. Pahami bahwa pembayaran untuk pajak ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi tersebut dilakukan dan dilaporkan ke kantor pajak sebelum tanggal 20. Jika pembeli tersebut membeli dari pihak developer, maka yang mengurus pembayaran dan pelaporannya adalah pihak developer.

5. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Merah)

PPnBM atau Pajak Penjualan Barang Mewah dikenakan kepada pihak pembeli jika properti yang dibelinya tersebut mempunyai luas bangunan diatas 150 m2. Besarannya adalah sebesar 20% dari harga beli. PPnBM ini hanya berlaku untuk pembelian properti ke pihak developer dan tidak berlaku untuk jual-beli properti antarperorangan.

6. PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang wajib dibayarkan setiap tahunnya oleh pemilik properti. Pajak ini merupakan salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh penjual properti sebelum pengurusan AJB. Pajak ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Besaran Pajak ini adalah 0.5% X 20% X NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. Namun, undang-undang ini juga memungkinkan untuk wajib pajak meminta pengurangan pajak tersebut hingga 75% dengan syarat tertentu.

7. Biaya AJB (Akta Jual Beli)

Setelah dilakukan pembayaran beberapa biaya pajak diatas, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pengurusan AJB atau Akta Jual Beli yang dilakukan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Besaran biaya AJB adalah sebesar 0.5-1% dari nilai transaksi. Pembebanan biaya Akta Jual Beli ini biasanya ditanggung pembeli dan penjual secara proporsional. Namun, kembali lagi hal ini tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jadi, bisa saja biaya ini ditanggung oleh salah satu pihak saja.

8. Bea Balik Nama

Bea balik nama ini diurus bersamaan ketika mengurus AHB di PPAT. Pajak ini dikenakan untuk proses balik nama sertifikat properti dari penjual kepada pembeli. Besaran bea balik nama ini adalah sepermil atau 1/1000 dari NJOP+50.000 rupiah. Dan umumnya proses untuk balik nama ini adalah berkisar 2 minggu sampai 3 bulan.

9. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNPB atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ini telah diatur dalam Perarturan Pemerintah (PP) no.13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negaea Bukan Pajak. Besarnya PNBP ini adalah sepermil atau 1/1000 dari NJOP ditambah 50.000 rupiah, dan pajak PNBP ini biasanya dibayarkan bersamaan dengan Bea Balik Nama.

10. Biaya Notaris

Dalam proses jual rumah ini tentu tidak terlepas dari peran notaris. Biaya jasa notaris tersebut biasanya meliputi Biaya Cek Sertifikat, SK 59, Validasi Pajak, Biaya AJB, Bea Balik Nama, dan lain sebagainya. Jika ditotal, biaya tersebut bisa mencapai sekitar 5 juta rupiah. Namun, tekadang ada juga Notaris yang membebankan biaya 0.5 sampai 1 % dari nilai transaksi tersebut. Untuk biaya notaris ini biasanya dibebankan kepada pembeli, namun bisa juga dibagi dua dengan penjual tergantung kesepakatan.



Nah, itulah berbagai macam biaya dan pajak yang timbul saat jual beli rumah. Tentu saja semuanya wajib kamu pahami terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli rumah. Bila ada pertanyaan seputar pajak properti jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar ya, guys! Dan jangan lupa untuk follow media sosial DekorInspira.com di Instagram, Twitter, dan Fanpage!

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *